Begini Kebijakan Dana BOS Reguler 2020

A. Pengertian 

Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disingkat BOS Reguler adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi Sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik.



Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disingkat BOS Reguler adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi Sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik.

B. Tujuan Alokasi Dana BOS

Pengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional.

C. Prinsip Penggunaan Dana BOS

Penggunaan dana BOS Reguler dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut.

1. Fleksibilitas
Penggunaan dana BOS Reguler harus dikelola sesuai dengan kebutuhan Sekolah.

2. Efektivitas
Penggunaan dana BOS Reguler diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Sekolah.

3. Efisiensi
Penggunaan dana BOS Reguler diupayakan untuk meningkatan kualitas belajar siswa dengan biaya
seminimal mungkin dengan hasil yang optimal.

4. Akuntabilitas
Penggunaan dana BOS Reguler dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan
pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan.

e. Transparansi
Penggunaan dana BOS Reguler dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan sekolah.

D. Persyaratan Penerima Dana BOS

Penyaluran dana BOS Reguler dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyaluran dana alokasi khusus nonfisik.

Sekolah dapat langsung menggunakan dana BOS Reguler untuk membiayai penyelenggaraan operasional Sekolah setelah dana BOS Reguler masuk ke rekening Sekolah.

Download  Permendikbud Nomor 8 tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler

Dana BOS Reguler diberikan kepada sekolah yang  memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. Mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Sekolah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahun.
2. Memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik.
3. Memiliki izin operasional yang berlaku bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik.
4. Memiliki jumlah Peserta Didik paling sedikit 60 (enam puluh) Peserta Didik selama 3 (tiga) tahun terakhir.
5. Bukan satuan pendidikan kerja sama.

Persyaratan jumlah Peserta Didik paling sedikit 60 (enam puluh) Peserta Didik selama 3 (tiga) tahun terakhir dikecualikan bagi:

1. Sekolah Terintegrasi, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB;
2. Sekolah yang berada pada wilayah tertinggal, terdepan, terluar atau daerah khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berada pada wilayah dengan kondisi kepadatan penduduk yang rendah dan secara geografis tidak dapat digabungkan dengan Sekolah lain.

Sekolah penerima dana BOS harus diusulkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan di daerah dan disetujui oleh Kementerian.

Penetapan Sekolah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler berdasarkan data pada Dapodik per tanggal 31 Agustus.

Data pada Dapodik per tanggal 31 Agustus merupakan batas akhir pengambilan data oleh Kementerian yang digunakan untuk penetapan penyaluran dana BOS Reguler pada:

1. penyaluran dana BOS Reguler tahap III tahun berjalan; dan
2. penyaluran dana BOS Reguler tahap I dan tahap II tahun berikutnya.

E. Besaran Alokasi Dana BOS

Besaran alokasi dana BOS Reguler yang diberikan kepada sekolah penerima dihitung berdasarkan besaran satuan biaya dikalikan dengan jumlah Peserta Didik. Besaran  dana BOS sebagai berikut.

1. Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SD setiap 1 (satu) tahun.
2. Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMP setiap 1 (satu) tahun.
3. Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMA setiap 1 (satu) tahun.
4. Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMK setiap 1 (satu) tahun.
5. Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB setiap 1 (satu) tahun.

Jumlah Peserta Didik sebagaimana dimaksud berdasarkan data jumlah Peserta Didik yang memiliki NISN pada Dapodik.

Penghitungan alokasi dana BOS Reguler untuk Sekolah Terintegrasi, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB yang memiliki jumlah Peserta Didik kurang dari 60 (enam puluh), Peserta Didik tetap dihitung sebesar 60 (enam puluh) Peserta Didik dikalikan satuan biaya.

Penghitungan alokasi dana BOS Reguler untuk SMP terbuka dan SMA terbuka didasarkan pada jumlah Peserta Didik yang memiliki NISN dan perhitungannya disatukan dengan Sekolah induk.

F. Komponen Penggunaan Dana BOS

Dana BOS Reguler yang diterima oleh sekolah digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah untuk membiayai: 

1. Penerimaan Peserta Didik baru;
2. Pengembangan perpustakaan;
3. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
4. Kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran;
5. Administrasi kegiatan sekolah;
6. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
7. Langganan daya dan jasa;
8. Pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah;
9. Penyediaan alat multi media pembelajaran;
10. Penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan kebekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama;
11. Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB; dan/atau
12. Pembayaran honor (pembayaran honor hanya dapat digunakan paling banyak 50% dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS Reguler yang diterima oleh Sekolah).

G. Larangan Penggunaan Dana BOS

Pembelanjaan dana BOS Reguler dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa di Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tim BOS Sekolah tidak boleh menggunakan dana BOS Reguler untuk:

1. Disimpan dengan maksud dibungakan;
2. Dipinjamkan kepada pihak lain;
3. Membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan dana BOS Reguler atau perangkat lunak lainnya yang sejenis;
4. Sewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik baru dalam jaringan;membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah;
5. Membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran;
6. Membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau Peserta Didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris Sekolah);
7. Digunakan untuk pemeliharaan prasarana Sekolah dengan kategori kerusakan sedang dan berat;
8. Membangun gedung atau ruangan baru;
9. Membeli saham;
10. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan, sosialisasi, pendampingan terkait program BOS Reguler atau perpajakan program BOS Reguler yang diselenggarakan lembaga di luar dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, dan/atau Kementerian;
11. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lainnya;
12. Melakukan penyelewengan penggunaan dana BOS Reguler untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau bertindak menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada Peserta Didik di Sekolahyang bersangkutan.

Tim BOS provinsi dan tim BOS kabupaten/kota tidak boleh untuk:

1. Melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada Sekolah;
2. Melakukan pemaksaan pembelian barang dan/atau jasa dalam pemanfaatan dana BOS Reguler;
3. Mendorong Sekolah untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan dana BOS Reguler; dan/atau
4. Bertindak menjadi distributor atau pengecer dalam proses pembelian, pengadaan buku, atau barang melalui dana BOS Reguler.

Tim BOS Sekolah, tim BOS provinsi, dan tim BOS kabupaten/kota yang melanggar ketentuan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga : Tugas dan Tanggungjawab Tim BOS Sekolah

Tim BOS Sekolah harus melaporkan semua penggunaan atas penyaluran dana BOS Reguler pada setiap tahap ke dalam sistem pelaporan Kementerian melalui laman bos.kemdikbud.go.id;

Dalam hal tim BOS Sekolah tidak melakukan pelaporan penggunaan  maka penyaluran dana BOS Reguler pada tahap berikutnya tidak dapat dilakukan.

Baca Juga:  Implementasi Manajemen Resiko Di Sekolah 

Demikian informasi tentang penggunaan dana BOS reguler tahun 2020, diharapkan sekolah dapat memenuhi ketentuan yang telah dituangkan dalam Kemmendikbud nomor 231 dan Permendikbud nomor 8 tahun 2020. 

Tulisan ini sebagian besar diambil dari: 
https://dvcodes.com/kepmendikbud-nomor-231-p-2020-tentang-penerima-bos-reguler-tahap-1